MENATA HATI,MENUNTUN NURANI,MEMANTAPKAN TEKAT,BERJUANG UNTUK ALLAH,NABIULLAH,ISLAM,BANGSA,DAN NEGARA (by komando pasukan mujahidin fisabilillah indonesia(KOMPAMUSADA) )
Translate
Minggu, 19 April 2015
Menteri Palestina Mulai Lakukan Kunjungan Selama Seminggu ke Gaza
MENTERI dari pemerintah persatuan Palestina pada Ahad kemarin (19/4/2015) menyeberang ke Jalur Gaza yang diblokade dalam kunjungannya selama seminggu, World Bulletin melaporkan.
Sebelas menteri Palestina telah memasuki Jalur Gaza melalui perbatasan penyeberangan Erez yang dikuasai Israel untuk tinggal selama satu minggu dengan tujuan untuk membahas masalah yang paling mendesak di Jalur Gaza, Menteri Perumahan Palestina Mofeed al-Hasayneh mengatakan.
“Setiap menteri dan pembantu yang menyertainya akan menjalankan tugasnya di Jalur Gaza selama seminggu,” kata al-Hasayneh.
Al-Hasayneh mengatakan bahwa pada pekan ini, para menteri akan melakukan tugas mereka pada rotasi mingguan antara Kota Gaza dan Ramallah sampai semua masalah yang tertunda antara dua wilayah Palestina diselesaikan.
Ihab Bassiso, juru bicara pemerintah Palestina, mengatakan bahwa para menteri akan fokus pada mengintegrasikan PNS Jalur Gaza yang telah disewa oleh gerakan Hamas saingannya selama kontrol yang terakhir sejak tahun 2007 silam.
“Masalah PNS akan menjadi prioritas utama bagi pemerintah persatuan,” kata Bassiso pada konferensi pers di Kota Gaza.
Bassiso mengatakan bahwa menteri tidak akan mengabaikan energi dan krisis air Jalur Gaza.
Dia melanjutkan bahwa menteri akan mendesak donor internasional untuk memperbaiki pada janji tahun lalu untuk membiayai rekonstruksi Gaza yang diblokade setelah dihancurkan Israel tahun lalu.
Hamas telah meminta para menteri Palestina untuk tidak selektif menerapkan persetujuan di masa lalu.
“Kami mendesak pemerintah persatuan untuk berkomitmen dengan pemahaman sebelumnya mengenai pegawai negeri sipil Gaza dan penutupan penyeberangan perbatasan,” kata juru bicara Hamas Sami Abu Zuhri.
Dia juga meminta para menteri Palestina untuk mengakhiri kebijakan diskriminatif terhadap ribuan pegawai negeri Hamas di Gaza