Pada satu sesi materi “Genealogi Lahirnya Indonesia” pada Kamis (16/4/2015), Prof. Dr. Komaruddin Hidayat (Guru Besar Filsafat Agama, UIN Jakarta) menyebutkan tentang pemerataan pembangunan di Indonesia yang dinilai masih timpang.
“Pemerintah seharusnya berinisiatif untuk membangun model pembangunan kota seperti Singapura, yang sebaiknya dimulai dari pembangunan kota-kota di daerah. Janganlah pembangunan itu difokuskan di pusat saja, daerah harus dibangun,” jelas Hidayat.
“Pola pembangunan kota-kota seperti itulah yang dilakukan oleh Tiongkok, mereka melakukan pembangunan ala model-grouping. Kemudian mereka berhasil membangun infrastruktur kota-kota propinsinya di daerah,” tambah Hidayat.
Hidayat juga mengkritisi peran pemerintah yang dinilai masih lemah, sehingga peran organisasi masyarakat sipil di Indonesia menjadi penting.
“Rakyat Indonesia juga seharusnya jangan menyerahkan nasib pada pemerintah, sudah tahu pemerintahnya sibuk dengan dirinya sendiri. Kalau sudah tahu pemerintahan lemah masa rakyat tetap bergantung pada pemerintah,” pungkas Hidayat.
“Urusan pendidikan kalau tidak ada organisasi masyarakat sipil seperti Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah, apa sanggup negara mengurusnya sendirian? Begitu pula peran dari lembaga pendidikan Katholik yang cukup penting. Tangan pemerintah tidak sanggup menyentuh semua permasalahan rakyat Indonesia,” tegas Hidayat.
Terkait dengan kondisi politik terkini, Komaruddin Hidayat menegaskan bahwa Presiden harus membuktikan janjinya dan jangan sampai kedaulatan presiden tersandera oleh kepentingan koalisi.
“Satu hal yang paling mendesak saat ini adalah partai politik harus disehatkan, karena jalannya demokrasi berada di tangan partai,” jelas Hidayat.
“Presiden Jokowi pelan-pelan harus membuktikan kemampuan dirinya, masa konsolidasi harus dibuktikan dengan program-program yang terukur dan riil. Jangan sampai presiden tersandera oleh kepentingan koalisinya,” tambahnya lagi.
Lebih lanjut Hidayat mengingatkan bahwa Presiden harus bersikap tegas untuk menyikapi kondisi politik, karena kesabaran rakyat ada batasnya.
“Yang menjadi ukuran rakyat adalah tersedianya harga pangan murah, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Rakyat tidak berpikir akan ideologi,” tutur Hidayat
“Jangan-jangan sekarang kita hanya berhasil memilih “presiden”, tetapi gagal dalam memilih pemimpin,” pungkasnya
