Uskup Saklil di Timika, Senin (27/4/2015), mengatakan peredaran minuman keras beralkohol di Timika tidak pernah berhasil dihentikan lantaran hal itu menjadi obyek pendapatan bagi pihak-pihak tertentu.
“Miras (minuman keras) itu menjadi obyek pendapatan. Kalau mau hentikan peredaran miras, jangan hanya selesaikan mereka yang menggunakan, tetapi juga orang yang mengedarkan dan membuat,” ujarnya.
Menurut Uskup Saklil, jika Pemkab Mimika bisa menutup semua akses masuknya miras beralkohol ke Timika maka hal itu bisa menekan angka atau jumlah orang mabuk, sekaligus dapat meminimalisasi kasus-kasus kriminalitas, kecelakaan lalu lintas di jalan raya dan lainnnya.
Namun Uskup Saklil mengaku pesimistis persoalan miras di Timika bisa diatasi.
“Yang menjadi soal yaitu semua pihak ikut bermain di situ. Miras itu menjadi proyek elit, makanya tidak pernah selesai-selesai,” ujarnya seperti dikutip Antara.
Terkait penanganan masalah miras di Mimika, Pemkab bersama DPRD telah merevisi Perda Nomor 5 tahun 2007 tentang Larangan Memproduksi, Memasukkan, Mengedarkan dan Mengonsumsi Minuman Beralkohol.
Meski Bupati Mimika Eltinus Omaleng telah membentuk tim pengawasan peredaran minuman beralkohol, namun hingga kini penjualan miras di Timika masih marak, padahal harga minuman memabukan itu cukup mahal.
Tingginya konsumsi miras di Timika juga memicu seringnya kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah itu.
Sesuai data Satuan Lalu Lintas Polres Mimika, pada bulan Maret 2015 tercatat sebanyak empat warga Timika meninggal akibat laka lantas, dimana sebagian besar pemicunya lantaran konsumsi alkohol
